adanya ancaman serangan inggris secara besar besaran dari singapura membuat

KonflikIsrael-Gaza 2008-2009 merujuk pada konflik yang berlangsung antara Israel dan Hamas, yang terjadi setelah kadaluarsanya gencatan senjata selama 6 bulan. Israel melancarkan serangan udara, disebut Operation Cast Lead terhadap Jalur Gaza sebagai balasan atas serangan roket dari Gaza dan Hamas. Penggunaantank secara besar-besaran dalam pertempuran terjadi pada Pertempuran Cambrai pada 21 November 1917. Tambahan ancaman perang nuklir dan kimia membuat tank juga dilengkapi perlengkapan perang nuklir dan kimia. Kemajuan dalam teknologi meriam dan amunisinya membuat tank semakin ditakuti, dan masing-masing negara berlomba-lomba Inidimungkinkan oleh ekspansi besar-besaran pada sektor finansial dari ekonomi, yang menjelaskan meningkatnya pengaruh dari Wall Street, City of London, Frankfurt, singapura dan tersebut, kapitalisme berubah menjadi ‘kapitalisme turbu’, yang mengambil manfaat dari aliran-aliran uang yang sangat meluas yang sedang mencari Serangantiba-tiba angkatan udara Jepang terhadap Pearl Harbour pada tanggal 8 Desember 1941 menyebabkan meluasnya perang dunia II sampai ke Asia Timur Raya atau pasifik,yang pada waktu itu Jepang sedang berperang melawan sekutu termasuk Belanda (1). Dengan adanya perang dunia II memberikan akibat bagi rakyat Indonesia,dimana dampak positifnya PerangDunia Kedua (biasa disingkat PD II) adalah konflik militer global yang terjadi pada 1 September 1939 sampai 2 September 1945 yang melibatkan sebagian besar negara di dunia, termasuk semua kekuatan-kekuatan besar yang dibagi menjadi dua aliansi militer yang berlawanan: Sekutu dan Poros.Perang ini merupakan perang terbesar sepanjang sejarah Vay Tien Online Me. - “Orang Thailand telah membicarakan soal kanal Kra atau jembatan Kra. Jadi PSA Port of Singapore Authority harus melihat situasi ini secara baik-baik, dan jangan sampai kita kehilangan ladang bisnis kita.”Ucapan Perdana Menteri PM Singapura Lee Hsien Loong ini tercetus salam sebuah pidato kenegaraan di depan parlemen yang berjudul “Singapore is Opportunity” pada 19 Januari 2005 silam. Kekhawatiran Singapura ini bukan hanya rekaan PM Lee pada 10 tahun lalu. Lee sejak jauh-jauh hari mengingatkan soal pengalaman Bahrain yang empat-lima dekade lalu sempat menjadi hub atau pusat transit penerbangan dari Asia ke Eropa atau sebaliknya. Namun, semenjak ada pesawat jumbo, penerbangan Asia-Eropa tak perlu transit, dan Bahrain pun runtuh sebagai pusat transit penerbangan di Timur Tengah. Pengalaman yang menohok juga dialami oleh kota pelabuhan Valparaiso yang berjaya sebelum memasuki abad ke-20. Kota pelabuhan di Chili ini jadi persinggahan kapal-kapal dari pesisir pantai Amerika Barat yang harus memutari benua Amerika sebelum ke Eropa. Kejayaan kota ini akhirnya berakhir setelah dibangun Terusan Panama pada 1914. Pengalaman ini membuat Singapura benar-benar waspada, yang selama ini ekonominya bergantung pada sektor world factbook CIA, ekonomi Singapura bergantung pada jasa dan industri, masing-masing mengambil porsi terhadap ekonomi GDP, 76,2 persen dan 23,8 persen. Sumbangan tenaga kerja sektor jasa mengambil porsi hingga 83,9 persen, disusul industri 14,8 persen, dan agrikultur 1,3 itu, berdasarkan data kontribusi sektor jasa Singapura, antara lain jasa keuangan dan asuransi menyumbang 12 persen, sektor transportasi dan inventori menyumbang 7 persen, selebihnya jasa lainnya seperti pariwisata hingga perdagangan. Artinya sektor jasa keuangan dan jasa transportasi terkait pelabuhan menyumbang hampir 20 persen ekonomi Singapura. Bila kedua sektor jasa ini “lepas” maka malapetaka bagi ekonomi dari dua jasa vital Singapura ini sedang dibayang-bayangi negeri tetangga. Pertama yang sudah di depan mata Singapura, yaitu kebijakan amnesti pajak yang sedang ditabuh keras-keras oleh Indonesia. Kedua, proyek Terusan Kra atau Kra Canal di Thailand, akan mempersingkat pelayaran di Asia-Eropa. Bila proyek ini sukses, sangat tak muskil bagi kapal-kapal yang selama ini singgah di Singapura berpindah ke Thailand karena lebih menghemat jarak dan dari Kanal BaruGagasan membangun kanal atau terusan di Kra Thailand Selatan seperti terusan Suez dan Panama bukan hal baru bagi Thailand. Ide ini sudah ada sejak abad ke-17, jauh sebelum Singapura lahir sebagai pelabuhan utama di Asia Tenggara. Gagasan kanal ini awalnya dibangun oleh raja Thailand dalam rangka perang dengan Birma, pada waktu itu pertimbangannya lebih aspek keamanan daripada ide usang ini sempat kembali muncul lagi pada empat dasawarsa lalu saat pendiri Thai Oil Refinery PLC Chow Chowkwanyun menggagas ulang. Upaya studi proyek kanal ini juga terjadi saat Perdana Menteri Thaksin berkuasa, tapi proyek ini mentah lagi karena masalah dana dan tergulingnya adik perempuan Thaksin, Perdana Menteri Yingluck Shinawatra pada Mei 2014 yang kemudian digantikan Pemimpin junta Thailand Prayuth Chan-ocha, gagasan pembangunan Terusan Kra muncul tapi bukan dari pemerintah. Investor Cina termasuk yang berambisi mendanai mega proyek yang akan menjadi bagian dari jalur sutra ini. Tahun lalu sempat ada kabar bahwa mantan PM Thailand Chavalit Yongchaiyudh yang pernah berkuasa akhir 1990-an ingin mewujudkan proyek kanal senilai 28 miliar dolar Thailand ada pro dan kontra terkait pembangunan kanal sepanjang 100 km ini. Bagi yang mendorong kanal, beralasan selama ini jalur pelayaran Singapura yang melintasi Selat Malaka yang rawan dengan bajak laut. Setiap tahun ada sekitar 200 kapal kena serangan pembajak. Secara kapasitas, Selat Malaka sudah penuh Malaysia Maritime Institute, dikutip dari Selat Malaka dilewati lebih dari kapal per tahun. Kepadatan lalu lintas laut ini diprediksi akan semakin penuh hingga 15 tahun mendatang. Sehingga gagasan lama tentang kanal Kra layak dipertimbangkan. Apalagi dengan adanya kanal ini, kapal-kapal dari Cina ke Timur Tengah atau Eropa akan berlayar lebih pendek, bisa memangkas jarak Km atau setara menghemat 72 jam kanal tak hanya soal mempersingkat jarak dan waktu. Sebuah terusan juga sebagai sumber keuangan sebuah negara, Kiel Canal di Jerman bagian utara mampu menghasilkan pendapatan 2 miliar dolar AS, Panama Canal juga menghasilkan pendapatan yang sama. Kanal juga bisa mendorong keberadaan industri di sekitarnya. Bila jadi, pembangunan kanal Kra butuh waktu hingga 10 Singapura, termasuk yang tak rela proyek ini terealisasi, bahkan mencoba meredamnya sejak puluhan tahun lalu. Media Thediplomat menulis tentang artikel 7 pada 1946 dalam Anglo-Thai Treaty yang isinya tentang perjanjian bahwa kerajaan Siam tak boleh membangun kanal yang menghubungkan Samudera Hindia dan Teluk Siam tanpa persetujuan pemerintah Inggris pada waktu itu. Saat ini, masalah kanal memang isu yang seksi di Thailand, termasuk sempat menjadi pembahasan media termasuk di Singapura. mengutip Dr Li Zhenfu dari Dalian Maritime University, Cina yang memperkirakan dampak terhadap Singapura mungkin tak signifikan bila kanal Kra jadi dibangun di masa mendatang.“Menghemat jarak memang penting tapi kapal harus mempertimbangkan layanan dan fasilitas yang baik. Pondasi dan reputasi yang telah dibangun Singapura tidak bisa ditiru dengan waktu singkat,” kata itu, Thailand yang masih di bawah rezim militer sangat mementingkan aspek keamanan, apalagi rencana lokasi kanal berada di Thailand Selatan yang rawan konflik. Pada Januari 2016, PM Prayut Chan-ocha menegaskan tak memprioritaskan proyek kanal di masa sekarang. Artinya, Singapura masih bernapas lega. Namun, di masa mendatang, peta politik Thailand bisa saja berubah, dan bisa mengubah segalanya. Saat kepentingan suatu negara terhadap ekonomi tak terelakan kanal baru di abad 21 di Thailand suatu keniscayaan. Apalagi jalur pelayaran Selat Malaka melayani 40 persen perdagangan dunia. Proyek kanal Thailand memang belum terealisasi, tapi di masa mendatang, proyek ini bisa membawa Singapura seperti Chili yang kehilangan kota pelabuhannya. Kini, masalah besar itu sedang dihadapi Singapura, yang datang dari Indonesia, bernama tax Uang BalikSektor keuangan memang hanya menyumbang 7 persen dari GDP Singapura sekitar 292 miliar dolar AS pada tahun lalu. Sektor keuangan ini bersumber dari jasa perbankan swasta yang ada di Singapura. Fortune pernah menulis nilai aset yang dikelola oleh perbankan Singapura mencapai 470 miliar dolar AS. Sedangkan nilai kekayaan orang Indonesia yang tersimpan dalam perbankan swasta Singapura sekitar 200 miliar dolar atau sekitar 42 persennya. Jumlah ini tak beda jauh dengan perkiraan Gubernur Bank Indonesia BI Agus Martowardojo menyebutkan perkiraan sejak meluncur Juli lalu, kebijakan amnesti pajak diperkirakan tak akan mampu menarik seluruhnya uang-uang orang Indonesia di Singapura. Uangnya yang keluar dari Singapura diperkirakan hanya 30 miliar dolar, masih jauh dari perkiraan pemerintah sekitar 76 miliar dolar atau BI sekitar 42 miliar dolar, tulis boleh-boleh saja, tapi kenyataannya berdasarkan realisasi dana yang dideklarasikan lewat tax amnesty dari luar negeri, terbukti paling banyak datang dari Singapura. Hingga 6 September 2016 sudah mencapai 85,4 persen. Padahal hingga 20 Agustus, porsinya masih 82,7 pajak sempat menjadi isu liar ketika kabar soal kriminalisasi, yang dikaitkan dengan upaya pelaporan transaksi mencurigakan atau Suspicious Transaction Report STR, yang mengacu pada ketentuan Financial Action Task Force FATF oleh perbankan setempat. Namun hal ini buru-buru disanggah oleh otoritas moneter Singapura, Monetary Authority of Singapore MAS. Sikap Singapura begitu hati-hati dalam merespons amnesti pajak. Ini sekaligus menunjukkan dua wajah Singapura yang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bergerak cepat meminta klarifikasi. Mantan petinggi Bank Dunia ini menegaskan amnesti pajak bukan kebijakan ilegal. Sri Mulyani mengimbau WNI yang berdomisili atau menyimpan asetnya di Singapura untuk tidak takut mengikuti pengampunan pajak."Warga Negara Indonesia yang memiliki account rekening di Singapura dan mau mengikuti tax amnesty tidak termasuk dalam kategori transaksi yang dicurigai di dalam rangka money laundering," tutur Sri Mulyani dikutip dari sangat wajar khawatir, hal sekecil apapun adalah ancaman bagi kepentingan negara mereka. Kepentingan negara jadi satu-satunya pegangan setiap negara di dunia termasuk untuk Singapura. Hanya waktu yang membuktikan apakah tetangga kita ini bisa mengalami hal yang sama dengan Bahrain atau Chili. Namun kembali mengutip PM Lee, Singapura tak akan menyerah begitu saja.“Tapi Bahrain tidak terpuruk karena mereka menemukan jati diri mereka lagi sebagai pusat layanan keuangan, rekreasi, dan hiburan di Timur Tengah.” - Ekonomi Reporter SuhendraPenulis SuhendraEditor Nurul Qomariyah Pramisti Abstrak Sengketa batas wilayah negara-negara Asia Tenggara sering muncul karena demarkasi perbatasan negara-negara yang bertikai belum selesai, termasuk antara Indonesia dan Singapura, yang juga terlibat dalam masalah regional. Namun, Indonesia dan Singapura membutuhkan waktu cukup lama untuk berunding untuk menyelesaikan sengketa tersebut dari tahun 1973 hingga tahun 2009. Terlepas dari masalah perbatasan, masalah yang cukup penting iyalah, tentang permasalah pemulihan garis pantai yang dilakukan oleh Singapura. Negara Singapura menuntut solusi diplomatik untuk memulihkan posisi pesisirnya. Isu yang mengancam kedaulatan Indonesia dan Singapura. Yang dipertaruhkan dari hasil penelitian ini adalah upaya atau usaha diplomatik antara negara Indonesia dan Singapura dalam menghadapi permasalahan restorasi pantai yang bepotensi mengancam wilayah negara Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja langkah yang diambil oleh kedua negara untuk menyelesaikan sengketa wilayah yang disebabkan oleh pemulihan garis pantai Singapura di wilayah perbatasan dengan Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura dapat diselesaikan secara damai melalui jalur diplomasi. Dalam upaya menyelesaikan persoalan sengketa wilayah ini, kedua negara akhirnya sepakat untuk meratifikasi UNCLOS pada tahun 1982, dimana kedua negara harus mematuhi ketentuan undang-undang, termasuk pedoman dalam penyelesaian sengketa antara perbatasan di laut. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free LANGKAH INDONESIA DALAM DIPLOMASI PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH REKLAMASI PANTAI SINGAPURA Ahmad Ibrahim Hasan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ring Road Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813, Indonesia E-mail Abstrak Sengketa batas wilayah negara-negara Asia Tenggara sering muncul karena demarkasi perbatasan negara-negara yang bertikai belum selesai, termasuk antara Indonesia dan Singapura, yang juga terlibat dalam masalah regional. Namun, Indonesia dan Singapura membutuhkan waktu cukup lama untuk berunding untuk menyelesaikan sengketa tersebut dari tahun 1973 hingga tahun 2009. Terlepas dari masalah perbatasan, masalah yang cukup penting iyalah, tentang permasalah pemulihan garis pantai yang dilakukan oleh Singapura. Negara Singapura menuntut solusi diplomatik untuk memulihkan posisi pesisirnya. Isu yang mengancam kedaulatan Indonesia dan Singapura. Yang dipertaruhkan dari hasil penelitian ini adalah upaya atau usaha diplomatik antara negara Indonesia dan Singapura dalam menghadapi permasalahan restorasi pantai yang bepotensi mengancam wilayah negara Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja langkah yang diambil oleh kedua negara untuk menyelesaikan sengketa wilayah yang disebabkan oleh pemulihan garis pantai Singapura di wilayah perbatasan dengan Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura dapat diselesaikan secara damai melalui jalur diplomasi. Dalam upaya menyelesaikan persoalan sengketa wilayah ini, kedua negara akhirnya sepakat untuk meratifikasi UNCLOS pada tahun 1982, dimana kedua negara harus mematuhi ketentuan undang-undang, termasuk pedoman dalam penyelesaian sengketa antara perbatasan di laut. Kata kunci Diplomasi,Garis Pantai , Pantai Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai hak berdaulat dan yurisdiksi atas bangsa dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan bernegara dilaksanakan terutama di seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali. Wilayah atau tempat merupakan salah satu unsur utama dalam bernegara, wilayah adalah tempat negara dalam menjalankan sistem pemerintahanya atas orang-orang, semua benda dan semua kegiatan yang terjadi di wilayah itu. Reklamasi adalah kegiatan buatan manusia yang meningkatkan jumlah manfaat sumber daya lahan dari segi lingkungan dan sosial ekonomi melalui reklamasi dan drainase. Namun, sejak diundangkannya UU Kelautan UNCLOS 1982, banyak ketentuan baru yang berkaitan dengan laut Dalam konteks itu, Indonesia sebagai Negara yang memiliki kepulauan terbanyak, berdasarkan ketentuan Hukum Laut Internasional III tahun 1982, juga dikenal sebagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS 1982, setelah itu diratifikasi oleh hukum laut. Nomor 17 disetujui. 1985 melihat ratifikasi UNCLOS 1982, beberapa di antaranya diatur oleh perjanjian atau kesepakatan antara Indonesia dan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Australia, Papua Nugini, Timor Leste, Vietnam, termasuk Singapura. Kesepakatan atau kesepakatan tersebut menjadi dasar penentuan batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia dan Singapura saling bertetangaan hanya dipisahkan oleh laut, sehingga perbatasan kedua negara tersebut merupakan perbatasan laut. Dalam isu perbatasan maritim antara Indonesia dan Singapura muncul disebabkan karena tumpang tindih dan saling mengklaim yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dengan mempertimbangkan asepek pertahanan dan keamanan serta keutuhan kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia telah menetapkan lebar laut teritorialnya sampai dengan 12 mil dari garis pangkal2. Dasar penetapan laut teritorial tertuang dalam Deklarasi Djuanda yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 1957. Sementara itu, Singapura yang pernah 1Suryo Sakti Hadiwijoyo, Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia, Graha Media, Yogyakarta 2012, hlm. 8. 2P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta2009, menjadi jajahan Inggris, dalam menentukan luas laut teritorialnya menirukan apa yang dipraktekan di inggris. Perairan teritorial Inggris sendiri mengikuti teori dari Cornelius. Diama Teori Cornelius menyatakan untuk menentukan luasnya sebuah laut teritorial suatu negara dihitung melalui tembakan jangkauan rata-rata meriam, sedangkan jangkauan yang dihitung adalah 3 mil laut lepas. Selat malaka yang memisahk anantara Indonesia dari Singapura terletak sanggat strategis, karena terletak di Jalur Perdagangan laut Global. Daerah ini merupakan daerah yang sangat sibuk dikarena banyak sekali kapal-kapal perdagangan yang melewati dan bersinggah di sana, sehingga menyebabkan negara yang mejadi tempat pemberhentian atau menguasai daerah ini secara tidak langsung medapatkan efek ekonomi yang berkembang pesat. Potensi yang ditimbulkan laut teritorial ini mendorong Indonesia dan Singapura untuk mempertahankan klaimnya, yang akhirnya berujung pada sengketa antara kedua negara. Dalam isi Pasal 2 ayat 1 UNCLOS 1982 mengatur bahwa kedaulatan suatu negara pantai, di samping wilayah daratan dan perairan pedalamannya, dan dalam hal negara kepulauan, meliputi batas jalur laut dengan negara tersebut3. Dalam undang-undang UNCLOS tahun 1982 menetapkan bahwa, penetapan batas suatu laut antara dua negara pantai yang saling berlawanan harus ditempuh dengan cara baik, yaitu dengan melalui perundingan bersama atau bilateral untuk mencapai kesepakatan bersama. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa. Tahapan penandatanganan perjanjian perbatasan di laut tidak berbeda dengan tahapan penandatanganan perjanjian internasional. MASALAH 1. Bagaimana efek reklamasi pantai Singapura terhadap batas laut antar Indonesia dan Singapura ? 2. Bagaimana langkah diplomasi Pemerintah Indonesia dalam sengketa batas laut dengan Singapura? 3 Dikdik Mohamd Sodik ,Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia. efek pantai Singapura terhadap batas laut antar Indonesia dan Singapura Secara konseptual, kawasan dapat dipahami sebagai ruang atau tempat, di mana warga negara atau penduduk negara itu tinggal dan melakukan aktivitas. Dalam konteks perjanjian internasional, wilayah merupakan salah satu ciri penting bagi suatu negara agar diakui, karena untuk dapat diakui secara internasional harus memiliki batas-batas fisik negara, seperti perbatasan, negara membutuhkan tempat untuk menjalankan sistem pemerintahan dan memenuhi hak-hak rakyatnya4. Letak/posis dan luas wilayah memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan ekonomi dan politik suatu negara. Sebagaimana telah menjadi hal umum bahwa negara-negara maju pasti dalam hal ekonomi dan politik memiliki posisi strategis atau posisi yang kuat seperti Amerika Serikat,Cina,Jepang,Inggris. Sejarah juga mencatat bahwa ukuran atau luas suatu bangsa demi mencapai keberhasilannya pintar dalam mengembangkan sumber daya yang tersedia dari situlah menghasilkan kekuatan militer dan ekonomi sehingga besar kecilnya wilayah menjadi kunci pengaruh dan kekuatannya satu negara ke negara lain. Isu tentang perbatasan laut dalam maritim Indonesia dan Singapura mulai muncul karena tumpang tindih saling klaim dan misscomunication atas laut teritorial yang diajukan kedua negara. Sebagai contoh pada tahun 1957, pemerintah Indonesia yang saat itu mengeluarkan deklarasi tentang laut teritorialnya. Pernyataan dekrit ini tercantum dan tertulis dalam Deklarasi Juanda. Isi dari Deklarasi Djuanda mengakatakn bahwa laut teritorial Indonesia adalah berjarak 12 mil laut dari garis tepi pantai pantai. Sedangkan ditahun yang sama juga, Singapura menerbitkan ordinance yang mengukur luas laut teritorialnya sendiri. Sejak Singapura berhasil dikuasai Inggris, penentuan luas wilayah 4 Adolf Huala, 1991. Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional. Jakarta , Rajawali Pers. perairannya mecontoh apa yang berlaku di Inggris juga , berdasarkan teori Cornelius. Menyatakan bahwa penentuan lebar suatu laut teritorial negara adalah jarak yang beraasal dari tembakan sebuah meriam. Pada saat itulah , jarak tembak rata-rata sebuah meriam adalah tiga mil. Sehingga pengakuan tanah pantai yang diajukan oleh Indonesia dan Singapura saling tumpang tindih karena perairan antara kedua negara kurang dari 15 mil. Sebagai salah satu negara terkecil di Asia Tenggara, singapura sangat menyadari hal penting bahwa negara mereka memiliki wilayah yang kecil sehingga pentingnya melakukan pelebaran lokasi dan ukuran wilayah. Meskipun Singapura memiliki lokasi yang strategis, namun mereka memiliki wilayah yang sangat sempit. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekurangan wilayah dan mempertahankan kedaulatan wilayahnya, Singapura memutuskan untuk memperluas wilayahnya melalui reklamasi. Sejak zaman Sir Stamford Raffles sampai saat ini, singapura telah berkembang pesat menjadi pelabuhan kapal ekspor-impor yang besar dan berkembang. Barang ekspor yang bersal dari negara tetangga di Asia Tenggara selalu melewati/transit di Singapura lalu beru melanjutkan perjalanan ke Jepang, Eropa dan Amerika Serikat. Kapal-kapal ini berangkat dari Dermaga dan Pelabuhan Singapura selalu membawa karet, kopra, kayu bulat, rempah-rempah dan barang-barang industri lainya untuk di impor ke negara diluar zona Asia Tenggara, yang dimana mencerminkan posisi negara Singapura sebagai lokasi industri terkemuka di benua Asia Tenggara. Kapal yang bersingah di Singapura selalu diberi fasilitas penanganan dan penyimpanan kargonya dengan baik dan termasuk yang paling modern di dunia untuk saat ini . Selain itu, banyak kapal juga menjalani perbaikan besar di Singapura. Istilah reklamasi berasal dari kata reclamation,yang berasal dari kata kerja reklamasi berarti melanjutkan. Menurut Prof. Sudharto P Hadi mengatakan bahwa reklamasi merupakan usaha negara untuk merenovasi kawasan yang tidak terpakai dan tebengkalai agar menjadi kawasan yang dapat digunakan untuk keperluan sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, reklamasi memiliki makna iyalah upaya perluasan areal penggunaan lahan yang pada awalnya tidak diperlukan5. 5 AR, Wisnu Yudha. 2007. “Reklamasi Singapura Sebagai Potensi Konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah Indonesia Singapura.”. Tujuan dari proyek reklamasi adalah untuk memperoleh lahan pertanian, membangun bangunan atau memperluas kota, atau mengaksesnya untuk kendaraan. Proyek reklamasi seringkali melibatkan wilayah yang ada di sekitaran laut, baik perairan dangkal maupun yang dalam. Proyek reklamasi juga dapat dilakukan di daerah berawa yang seringkali digunakan untuk kebutuhan konstruksi industri negara. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa restorasi pantai merupakan usaha dalam peningkatan pemanfaatan wilayah pesisir untuk perumahan, pertanian, dan perluasan. Singapura merevitalisasi garis pantainya yang semula sempit, untuk memprediksi pertumbuhan penduduknya, serta mepertimbangan ekonomi dan komersial. Reklamasi pantai yang sedang dilakukan di sebagian besar dilakukan di wilayah pesisir karena, Singapura mengharapkan wilayah mereka berkembang menjadi sekitar 160 kilometer persegi. Bahanbaku yang dipergunakan untuk menyelamatkan tepi pantai restorasi singapura adalah pasir laut yang didatangkan langsung dari negara maju lain. Salah satunya iyalah negara Indonesia, yang diambil dari Kepulauan Riau. Pemugaran garis pantai berhasil membuat singapura memperluas wilayahnya, sekitar tahun 2000 saja dataran Singapura menigkat menjadi 766 km. Berdasarkan data yang diperoleh, Singapura MND dan Singstat, proyek restorasi garis pantai dijadwalkan selesai pada 2010 akan membutuhkan pasir laut dengan volume yang sanggat banyak yang ditaksir diatas 1,6 miliar meter kubik. Namun pada kenyataannya, jumlah pantai berpasir yang dibutuhkan oleh Singapura jauh melebihi eskpetasi jumlah tersebut. Menurut data dari KBRI, untuk kontrak impor pasir laut saja dari Indonesia, kebutuhan pasir laut mencapai 2,2 miliar m36. Bahkan, peningkatan luas daratan pantai di singapura telah berdampak pada menggesernya jalur laut ke arah selatan, yang menandakan bahwa wilayah perairannya telah mulai bergeser ke arah selatan. Restorasi menggeser perbatasan laut Indonesia- Singapura keselatan akan menguntungkan Singapura seiring dengan perluasan wilayah dan kedaulatan teritorialnya. Di sisi lain, pemulihan garis pantai Singapura akan menyebabkan kerusakan besar bagi pihak Indonesia. Wilayah perairan dan udara Indonesia di atas wilayah ini akan semakin terbatas, ini menunjukan bahwa negara 6 Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2003 Buku I, hal. 8. Indonesia tidak memiliki power, jika seperti ini akan kehilangan kedaulatan wilayah perairan atas wilayah tersebut. Ada beberapa faktor/alasan menjadi pendorong atau titik balik pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan pemasalahan perbatasan laut dengan negara Singapura7. Pertama, pemerintah Indonesia prihatin dengan reklamasi pantai Singapura. Pemugaran garis pantai Singapura telah berhasil memperbesar wilayahnya. Indonesia khawatir pemekaran yang terjadai akan menimbulakan perubahan garis pantai, menyebabkan wilayah perairan Singapura yang mulai berangsur-angsur bergeser ke arah selatan. Perubahan teritorial yang dialami Singapura juga beerdampak terjadinya pergeseran batas laut Indonesia dengan Singapura dan ditambah dengan pengurangan wilayah perairan Indonesia di kawasan ini. Kedua, eksploitasi pasir laut dari Kepulauan Riau yang dilakukan untuk kebutuhan ekspor ke Singapura telah menyebabkan erosi bibir pantai dan mengancam akan kehilangan titik tolak Indonesia di kawasan ini. Penambangan pasir yang sebenarnya diharpkan sebagai penyumbang resep asli daerah yang cukup besar. Hampir 8% produk ekspor provinsi Kepulauan Riau adalah pasir laut. Sedangkan penambangan dilakukan secara besar-besaran, sehingga sebagian besar air di Provinsi Riau telah dimanfaatkan oleh kontraktor. Sampai Juni 2002, 67 perusahaan telah memperoleh izin penambangan untuk pasir laut dan 300 sisanya memiliki izin eksplorasi. Ketiga, Demi menjaga keamanan wilayah teritorial Indonesia. Secara gambaran umum, wilayah perbatasan maritim Indonesia dengan negara lain terutama di Asian Tenggara sering menghadapi ancaman teritorial dari gerakan organisasi separatis, penyelundupan, pembajakan serta penangkapan ikan secara ilegal. Menyikapi ancaman tersebut, TNI AL selalu melakukan patroli keamanan di sekitar perairan laut Indonesia. Akan tetapi, belum adanya batasan laut yang jelas antara Indonesia dan Singapura sehingga sering timbulnya gesekan antar kedua angkatan laut kedua negara yang menyebabkan sering bentrok saat patroli keamanan di kawasan perbatasan. Hal ini akhirnya menjadi salah satu pemicu yang mendorong pemerintah Indonesia untuk 7 Azizah, S. 2017. Pengaturan Tentang Reklamasi Pantai Berdasarkan Unclos 1982 dan Implementasinya di Indonesia. Jurnal Yuridis, 32, 49–60. sesegera mungkin merampungkan permasalahan perbatasan antara Indonesia dan Singapura8. Pada awal tahun2003, pemerintah indonesia telah mengeluarkan Kepmenperdag No. 117/MPP/Kep/2/2003 yang memuat tentang penghentian sementara ekspor pasir laut. Larangan tersebut mulai berlaku pada 18 Februari 2003. Semenjak saat itu lah , Indonesia mulai menghentikan ekspor pasir, terutama untuk membatasi kebutuhan Singapura dalam merehabilitasi pantai. Indonesia sendiri siap membuka kembali peluang ekspor pasir laut ke Singapura jika tercapai kesepakatan perbatasan laut antara kedua negara9. Desakan Indonesia untuk menolak restorasi garis pantai Singapura sebagai bentuk kriteria penghapusan batasan laut Indonesia dan Singapura ditunjukkan dalam sebuah pertemuan diskusi antar kedua negara. Walaupun pada bunyi Pasal 11 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang tujuan penetapan batas laut secara teritorial, fasilitas seperti pelabuhan permanen terluar yang merupakan bagian dari integral sistem pelabuhan dianggap sebagai bagian kecil dari pantai. Instalasi laut dan pulau buatan tidak dianggap sebagai konstruksi atau bagisan dari pelabuhan permanen. Dari segi hukum UNCLOS tersebut dapat menjadi kekuatan bagi negara Singapura dan ancaman bagi Indonesia. Padahal benar reklamasi garis pantai yang dilakukan Singapura adalah bagian dari instalasi pelabuhan dan untuk kepentingan menjaga keselamatan pelayaran dikancah internasional. Oleh karena itu, Singapura sangat bersikeras untuk menggunakan garis dasar restorasi pantai untuk menentukan batas teritorialnya dengan Indonesia. Dalam perkembanganya hukum internasional dapat menimbulkan sebuah konflik antar negara karena adanya keraguan dan perbedaan dalam pelaksanaan hukum laut oleh masing-masing negara10. Atas dasar inilah hal di atas merupakan salah satu contoh bentuk 8 Novi Didik. 2014. RI-Singapura Tandatangani Perjanjian Perbatasan. CNN Indonesia. perjanjian-perbatasan. Di akses pada 20 desember 2021. 9 Soliman, S. M., Hagar, M., Ibid, F., & El Sayed, H. 2015. Experimental and theoretical spectroscopic studies, HOMO–LUMO, NBO analyses and thione–thiol tautomerism of a new hybrid of 1, 3, 4- oxadiazole-thione with quinazolin-4-one. Spectrochimica Acta Part A Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 145, 270–279. 10 Yordan, Gunawan,” HUKUM INTERNASIONAL SEBUAH PENDEKATAN MODERN”, hlm. 296. perkembangan hukum laut internasional yang membuka peluang konflik perbatasan antara negara satu dengan yang lainya tak terkecuali Indonesia dengan Singapura. Negara Singapura sendiri melakukan pemulihan pantai untuk meningkatkan wilayah dan juga untuk meningkatkan keuntungan ekonomi dengan mendirikan pelabuhan dan bandara baru di sekitar Bandara Changi. Seiring berjalanya waktu, negosiasi antar delegasi yang secara teknis berfokus pada penetapan batas maritim kedua negara, Singapura telah sepakat untuk tidak menggunakan restorasi garis pantai sebagai garis pangkal perbatasannya di sebelah timur Selat Singapura. Penetapan garis pangkal yang digunakan Singapura diambil dari tanah alam Singapura sendir. Dengan kata lain, memulihkan garis pantai Singapura tidak akan mengubah baseline atau posisi garis Singapura dalam menangani masalah pembatasan dengan Indonesia. Sedangkan untuk pihak Indonesia dengan menggunakan garis pangkal lurus dan garis pangkal kepulauan ,sebab banyaknya pulau-pulau kecil yang mengelilingi pulau Batam dan Bintan. Serta penggunaan garis pangkal kepuluaaun oleh Indonesia sudah terhitung benar dan tepat. Perhitungan ini sudah sesuai dengan yang tercantun dalam undang-undang UNCLOS 1982 dalam pasal 7 tentang penentuan garis pangkal kepulauan yang berbunyi” Suatu negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik terluar nusantara dengan karang kering terluar nusantara”. Garis pangkal lurus sendiri ditentukan di bagian 7. Garis pangkal lurus ditarik lalu menghubungkan titik terjauh atau titik akhir dari bukit pada saat air surut. Garis pangkal lurus ini hanya dapat digambar pada pantai yang berkelok-kelok atau jika terdapat pulau, gugusan, atau rangkaian pulau di depannya. Sedangkan untuk garis pangkal kepulauan diatur dalam pasal 7 yang mengatur bahwa “Negara-negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan sampai dengan panjang 100 mil laut yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan bebatuan terluar, dengan ketentuan perbandingan luas daratan tidak melebihi 9 berbanding 9,1 dan dengan syarat merupakan daerah yang tidak terpisahkan dari negara lain. oleh laut. lepaskan atau ZEE”. Berdasarkan pasal 8, Garis pangkal ini dapat digunakan untuk mengukur luasnya laut teritorial suatu negara kepulauan, wilayah tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. diplomasi Indonesia dalam sengketa batas maritim dengan Singapura Usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan perbatasan laut dengan negara Singapura telah dilakukan dengan berbagai cara. Sebagai contoh Indonesia dan Malaysia lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa maritim mereka dengan cara damai, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Secara Damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Mei Oktober 1907. Deklarasi ini menyerukan semua negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai agar perdamaian, keamanan, hukum dan keadilan internasional tidak terganggu11. Indonesia sendiri juga sedang mengupayakan pendekatan diplomatik melalui perundingan bilateral untuk menyelesaikan sengketa ini. Indonesia dan Singapura siap bertemu untuk membahas penyelesaian perbatasan laut antar kedua negara. Perundingan batas laut dibagian barat di Selat Singapura. Menyusul penyelesaian tentang perjanjian Batas Laut Tengah, Indonesia dan Singapura sekali lagi telah mengupayakan penyelesaian Wilayah Laut Barat. Kebijakan yang diambil pemerintah Singapura mengenai pemulihan garis pantainya telah menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah Indonesia. Hal ini sangat mengancam kedaulatan Indonesia karena dapat mempengaruhi pengukuran garis demarkasi terhadap kedua negara. Selain itu, dikhawatirkan juga bahwa abrasi pantai akibat penambangan pasir yang terus menerus akan mengikis pulau-pulau disekitarnya. Dengan hal ini, Indonesia mulai mengintensifkan upaya diplomasi agar masalah tersebut dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, sebagai bentuk upaya diplomasi yang dipimpin oleh pemerintah. Terlaksanalah Pada tanggal 26 September 2001, Presiden kelima Indonesia Megawati serta Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Negara Penanaman Modal Perusahaan Umum di Singapura. Dalam pertemuan bilateral tersebut, perwakilan delegasi Indonesia bertemu dengan perwakilan delegasi Singapura antara lain Perdana Menteri Goh Chok Tong, Menteri Lee Kuan Yew, Wakil Perdana 11 Boer Mauna. 2016. “Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global”, Bandung PT. Alumni, 2016, hlm. 193. Menteri/Menteri Pertahanan Negara Dr. Tony Tan, Menteri Luar Negeri yang ditugaskan Jayakumar dan Menteri Pendidikan serta Menteri Pertahanan Kedua Teo Chee Hean. Pertemuan bilateral ini membahas upaya apa saja untuk memperkuat kerja sama bilateral dan regional di bidang politik, ekonomi dan sosial, dan sepakat untuk mencari cara untuk menyelesaikan masalah "menonjol" antara kedua negara “quiet diplomacy”. Pemerintah Indonesia sendiri meminta kepada pemerintah Singapura untuk mengadakan pertemuan antar pejabat senior SOM antara kedua negara untuk menyelesaikan masalah tersebut 12. Berdasarkan agenda yang disepakati kedua belah pihak, pertemuan berlangsung dalam dua tahap. Pada sesi diskusi awal, Ketua perwakilan , Indonesia menjelaskan bahwa isu yang menyangkut bilateral yang diangkat oleh Presiden Indonesia dalam pembicaraannya dengan Perdana Menteri Singapura, dalam kunjungannya ke Singapura pada bulan September 2001, adalah antara lain, topik permasalahan ketenagakerjaan Indonesia, hak ekstradisi, kabut, penyelundupan dan kontrol lalu lintas terhadap udara. Isu utama dalam pertemuan bilateral adalah tentang pengendalian lalu lintas udara, kontraterorisme, peningkatan ekonomi, pengelolaan terhadap Selat Malaka dan perbatasan laut. Pada pertemuan tahap kedua, mereka membahas tentang alur masa depan ASEAN dan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara kedua negara. Akan teapi, perundingan perbatasan laut yang berlangsung pada pertemuan tingkat tinggi antara Indonesia dan Singapura gagal menetapkan perbatasan laut bagi negara kedua. Lalu pada tanggal 4 Agustus 2003, Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Singapura sepakat untuk menyelesaikan permasalahan batas laut antara kedua negara melalui negosiasi delimitasi. Akan tetapi, dalam pertukaran informal pada tahun 2003, pemerintah Singapura meminta bantuan dalam negosiasi perbatasan laut Indonesia- Singapura karena para perunding sedang merundingkan masalah lain yaitu Pedra Branca. Akhirnya pada tanggal 10 September 2003, dalam kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI, dan Menteri Luar Negeri Singapura menyatakan itikad baik untuk menugaskan staf teknis mereka untuk melakukan perundingan di perbatasan dengan 'Indonesia13. 12 Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2001 Buku I, hal 19. 13 Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2003 Buku I, hal. 9. Seiring pergantian kepemimpinan di Singapura dan Indonesia telah membuka kembali pintu bagi penyelesaian isu-isu sensitif yang selama ini menjadi penghambat hubungan kedua negara. Penyelesaian dalam perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura juga mulai menarik perhatian dari kedua belah pihak. Terbukti pada 8 November dan 30 Desember, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengadakan pertemuan secara bilateral, dengan salah satu agendanya adalah untuk menyelesaikan kembali masalah perbatasan laut kedua negara. Akhir pertemuan tersebut mendapatkan hasil yang dimana kedua belah pihak menyepakati bahwa masalah perbatasan laut antara kedua negara akan diselesaikan secara adil dan setara, melalui hubungan tetangga yang baik. Sebelumnya Perundingan Batas Laut Timur di Selat Singapura. Setelah sebelumnya menyepakati kesepakatan maritim untuk wilayah barat dan tengah antara Indonesia dan Malaysia, wilayah terakhir yang perlu diselesaikan dengan cepat oleh pemerintah indonesia adalah bagian timur. Batas antara laut teritorial di bagian timur Selat Singapura meliputi perairan Batam Indonesia dan Changi Singapura. Penetapan batas laut teritorial dilakukan sesuai dengan hasil Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada 1982 dan dirundingkan secara bersama sesuai dengan kepentingan kedua negara. Penandatanganan Eastern Regional Agreement dilakukan sendiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pada tanggal 2 September 2014 di Singapura14. Batas-batas baru dalam laut teritorial diatur di Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan batas laut teritorial oleh kedua negara di bagian timur Selat Singapura. Arif Havas mengatakan, Penyelesaian perbatasan tidak bisa dilakukan secara cepat, akan tetapi harus dilakukan secara bertahap atau step by step. Masih belum ada kepastian jelas kapan masalah perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura akan diselesaikan, meskipun sebelum pertemuan berlangsung, kedua negara bertekad untuk menyelesaikan masalah itu sesegera mungkin. 14Novi Didik. 2014. RI-Singapura Tandatangani Perjanjian Perbatasan. CNN Indonesia. perjanjian-perbatasan. Diakses pada 20 Desember 2021 Laut teritorial antara Indonesia dan Singapura sangatlah sempit, sehingga batas anatar laut kedua negara hanya sebatas laut teritorial. Laut teritorial sangatlah berperan penting bagi negara-negara pantai dan nusantara15. Pertama, laut teritorial memainkan peran defensif. Perairan yang dimiliki dapat digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan luar, baik secara terbuka maupun tertutp. Negara memiliki peran andil untuk menyelidiki atau memantau setiap kapal yang mencurigakan di perairan mereka. Negara juga dapat membangun pertahanan dan menempatkan ranjau di sekitar perairan mereka jika sewaktu-waktu terjadi perang. Kedua, laut teritorial berperan untuk melindungi atau mempertahankan wilayahnya dari penyelundup yang memasuki wilayahnya. Sejak dulu, ada undang- undang dan peraturan untuk selamanya memerangi selundupan, selundupan juga dapat melanggar kepentingan negara dan negara berhak menangkap dan mengadili pelanggar tersebut jika terbukti bersalah. Ketiga, fungsi laut teritorial adalah untuk menjaga satwa dan ekositem perikanan serta sumber daya lainnya yang terkandung di dalam laut teritorial. Di laut teritorial sendiri, negara lain tidak boleh ikut serta dalam pemanfaatan sumber daya lautnya. Keempat, laut teritorial berfungsi sebagai tempat sanitasi dan isolasi bagi orang asing yang memasuki wilayah negara pantai melalui jalur laut, di mana orang asing tersebut terbukti sebagai pembawa sebuah penyakit menular. Perairan teritorial juga dapat digunakan sebagai pengamanan terhadap kontaminasi jika sewaktu-waktu terjadi kebocoran kapal tanker. Peningkatan luas wilayah laut teritorial oleh Singapura juga dapat dikatakan sebagai peningkatan kedaulatan Singapura atas laut teritorial dan wilayah tersebut, tidak terkecuali atas wilayah laut tetapi juga dasar laut dan daratan di bawahnya serta wilayah udara di atasnya. Dengan kata lain, meningkatnya kedaulatan atas teritorial Singapura di wilayah tersebut, Singapura dapat dengan bebas menggunakan sumber daya alam untuk kepentingannya sendiri. 15 Nainggolan, Poltak Partogi, 2004. Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia Ancaman Terhadap Integritas Teritorial. Jakarta Tiga Putra Utama. Sebagai contoh salah satu sumber daya laut yang dapat dimanfaatkan Singapura dengan leluasa dari kawasan ini adalah perikanan. Dengan ditambahannya kedaulatan teritorial di kawasan ini, membuat Singapura leluasa bebas memanfaatkan fishing ground yang ada di kawasan ini untuk memenuhi kebutuhan panganya. Singapura iyalah rumah bagi industri makanan kaleng, akan meraup keuntungan tambahan dari penangkapan ikan ini. Hingga saat ini, penguasaan disektor udara di wilayah perbatasan Indonesia dan Singapura lebih condong dikuasai oleh Singapura. Dengan pergeseran batas laut Indonesia dan Singapura ke arah selatan, yang dimana terdapat peningkatan kedaulatan teritorial Singapura atas wilayah tersebut dan akan menyulitkan Indonesia untuk merebut kembali kontrol lalu lintas udara. Penguatan kedaulatan teritorial Singapura atas wilayah akan memberikannya lebih banyak keleluasaan dalam menentukan hak kontrol lalu lintas udara dari wilayah yang dikuasainya selama ini. Lokasi Singapura yang strategis tidak hanya menguntungkan, tetapi juga membawa ancaman yang semakin besar. Penambahan kedaulatan teritorial bagi Singapura di wilayah perbatasan akan menguntungkan bagi Singapura dalam hal patroli dan demi menjamin keamanan di wilayahnya. Dengan demikian kekuatan yang dimiliki oleh Singapura terhadap kawasan ini dapat digunakan untuk bertindak melawan ancaman eksternal yang berbahaya, sehingga efek positifnya stabilitas keamanan Singapura akan selalu terjaga dengan aman. Dalam menjaga teritorial Indonesia dan Singapura dibutuhkan peran pihak berwajib khusunya indonesia dalam menjaganya, akan tetapi kekuatan personil TNI dan Polri saat ini di kawasan perbatasan sangatlah tidak cukup, dengan faktor panjangnya luas perbatasan dan luasnya wilayah dengan sejumlah negara, baik di darat maupun di laut, mereka harus siap untuk mengamankan situasi. Terlebih lagi keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki kesatuan TNI dan Polri seperti kendaraan tempur dan posko keamanan perbatasan yang minim dimana ini sangat diperlukan untuk mendukung tugas penjagaan kawasan perbatasan. Infrastruktur yang tidak memadai di sepanjang perbatasan dan medan yang terbatas inilah yang membuat TNI dan Polri semakin sulit untuk melakukan patroli perbatasan16. 16 Yordan, Gunawan.” HUKUM INTERNASIONAL SEBUAH PENDEKATAN MODERN”, hlm 202. Sedangkan kawasan ini merupakan kawasan yang sangat rawan dimasuki oleh penyeludup dan hal yang tidak diinginkan, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari negara. Pentingnya menjaga diperbatasan, karena setiap negara akan memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing di sekitar kawasan perbatasan. Menyusun strategi dalam keamanan perbatasan demi menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara, dengan menyatukan visi dan misi bahwa kawasan perbatasan adalah kawasan yang tidak terpisahkan dari NKRI. Dengan melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan stabilitas yang sesuai dengan prosedur serta menyeluruh dan terpadu maka menjaga perbatasan bukanlah hal yang sulit. Di bidang pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat ada beberapa Strategi keamanan yang dapat dilakukan meliputi amencapai keamanan di wilayah perbatasan negara bMenjamin bahwa wilayah di bawah kedaulatan Negara tetap tegak dan utuh cMelaksanakan tugas pertahanan di sekitar daerah perbatasan Agar kepentingan nasional negara dapat terpenuhi maka perlu adanya upaya serius dalam menjaga perbatasan agar tercapainya berupa kepentingan keamanan atau kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, setiap negara selalu berusaha untuk menjamin keamanan wilayah perbatasan yang dimilikinya. Daerah perbatasan itu sendiri akan selalu sejajar dengan daerah perbatasan negara-negara lainya, sehingga dapat menimbulkan kerjasama pertahanan antara negara-negara yang berbatasan atau justru sebaliknya. Akan tetapi Tujuan utumanya iyalah untuk memudahkan pengawasan dan pengamanan kawasan. Kesimpulan Dari pembahsan yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian perbatasan laut Indonesia dan Singapura telah diselesaikan dengan dan secara damai melalui jalur diplomatik. Pada saat yang sama juga menyelesaikan perselisihan sengketa wilayah ini, kedua negara yang telah meratifikasi peraturan UNCLOS 1982 dan harus mematuhi ketentuan dan aturan hukum di dalamnya. Adapun pemulihan garis pantai Singapura, Indonesia tetap mematuhi Pasal 15 UNCLOS yang diamana mengatur tentang penentuan batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berbatasan. Memang, pemulihan garis pantai Singapura ini berhasil memperluas wilayahnya menjadi 766 kilometer persegi pada tahun 2002. Atas kejadian inilah yang mendorong pemerintah Indonesia untuk selanjutnya meningkatkan upaya diplomatiknya dengan Singapura. Agar berhasil menyelesaikan negosiasi sebelumnya, ada hambatan dari kedua negara. Sebagai Pemerintah Singapura, negara dalam penyelesaian perbatasan laut terus mengelak pada tahap penyelesaian, sehingga diperlukan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Pemulihan garis pantai Singapura mempengaruhi 1. Penetapan batas laut antara Indonesia dan Singapura. Pemulihan garis pantai yang dilakukan Singapura dapat menggeser batas laut Indonesia ke selatan, terutama di perbatasan timur dan barat. Perubahan ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa penetapan batas laut masih belum lengkap dan Singapura telah mengambil langkah dengan mengeluarkan izin untuk menggunakan titik awal baru dalam pengukuran batas lautnya. Sedangkan batas median tidak akan berubah karena perjanjian perbatasan negara bersifat final dan tidak dapat diubah. 2. Bagi Indonesia sendiri, pemulihan pantai yang dilakukan Singapura akan mengakibatkan pergeseran batas antar laut kedua negara ke selatan, yang akan sangat merugikan bagi negara Indonesia. Pertama, pemulihan pantai Singapura akan mengembalikan wilayah perairan Singapura seluas-luasnya. Kedua, Indonesia tidak akan bisa melaksanakan kedaulatan teritorialnya atas wilayah yang dimilikinya. 3. Bagi Singapura, proses reklamasi pantai dapat memperluas wilayahnya dengan mencakup daratan, perairan, ruang udara melalui darat dan air. Memulihkan pantai dan akan memperluas kedaulatan teritorial Singapura atas wilayah tersebut. Saran Sebaiknya jika suatu negar memiliki perselisihan antara negara lain yang ditimbulkan karna batas wilayah terutama dilaut, sebaiknya diselsaikan melalui cara diplomasi. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan bagi negara lain. Akan sanggat beresiko apabila masalah seperti ini sampai melibatkan negara-negara lain, justru akan memperburuk keadaan yang dimana dapat menimbulkan chaos yang berakibat perang perebutan wilayah. DAFTAR PUSTAKA JURNAL Adolf, Huala, 1991. Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional. Jakarta Rajawali Pers. AR, Wisnu Yudha. 2007. “Reklamasi Singapura Sebagai Potensi Konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah Indonesia Singapura.”. Azizah, S. 2017. Pengaturan Tentang Reklamasi Pantai Berdasarkan Unclos 1982 dan Implementasinya di Indonesia. Jurnal Yuridis, 32, 49–60. Boer Mauna. 2016. “Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global”, Bandung PT. Alumni, 2016, hlm. 193. Dikdik Mohamd Sodik ,Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia. Indonesia Ancaman Terhadap Integritas Teritorial. Jakarta Tiga Putra Utama. Nainggolan, Poltak Partogi, 2004. Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta2009, Soliman, S. M., Hagar, M., Ibid, F., & El Sayed, H. 2015. Experimental and theoretical spectroscopic studies, HOMO–LUMO, NBO analyses and thione–thiol tautomerism of a new hybrid of 1, 3, 4-oxadiazole-thione with quinazolin-4-one. Spectrochimica Acta Part A Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 145, 270–279. Suryo Sakti Hadiwijoyo, Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia, Graha Media, Yogyakarta 2012, hlm. 8. Yordan, Gunawan.” HUKUM INTERNASIONAL SEBUAH PENDEKATAN MODERN”, hlm. 296. Yordan, Gunawan.” HUKUM INTERNASIONAL SEBUAH PENDEKATAN MODERN”, hlm. 202 LAPORAN & MAKALAH Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2001 Buku I, hal 19. Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2003 Buku I, hal. 8. Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2003 Buku I, hal. 9 INTERNET Novi Didik. 2014. RI-Singapura Tandatangani Perjanjian Perbatasan. CNN Indonesia. Https// singapura-tandatangani-perjanjian-perbatasan. Diakses pada 20 Desember 2021 baimORIGINALITY REPORT%SIMILARITY INDEX24%INTERNET SOURCES1%PUBLICATIONS2%STUDENT PAPERSPRIMARY Source14%10%1% Exclude quotes On Exclude bibliography Off Exclude matches < 1%LANGKAH INDONESIA DALAM DIPLOMASI PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH REKLAMASI PANTAI SINGAPURA Ahmad Ibrahim Hasan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ring Road Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813, Indonesia E-mail Abstrak Sengketa batas wilayah negara-negara Asia Tenggara sering muncul karena demarkasi perbatasan negara-negara yang bertikai belum selesai, termasuk antara Indonesia dan Singapura, yang juga terlibat dalam masalah regional. Namun, Indonesia dan Singapura membutuhkan waktu cukup lama untuk berunding untuk menyelesaikan sengketa tersebut dari tahun 1973 hingga tahun 2009. Terlepas dari masalah perbatasan, masalah yang cukup penting iyalah, tentang permasalah pemulihan garis pantai yang dilakukan oleh Singapura. Negara Singapura menuntut solusi diplomatik untuk memulihkan posisi pesisirnya. Isu yang mengancam kedaulatan Indonesia dan Singapura. Yang dipertaruhkan dari hasil penelitian ini adalah upaya atau usaha diplomatik antara negara Indonesia dan Singapura dalam menghadapi permasalahan restorasi pantai yang bepotensi mengancam wilayah negara Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja langkah yang diambil oleh kedua negara untuk menyelesaikan sengketa wilayah yang disebabkan oleh pemulihan garis pantai Singapura di wilayah perbatasan dengan Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura dapat diselesaikan secara damai melalui jalur diplomasi. Dalam upaya menyelesaikan persoalan sengketa wilayah ini, kedua negara akhirnya sepakat untuk meratifikasi UNCLOS pada tahun 1982, dimana kedua negara harus mematuhi ketentuan undang-undang, termasuk pedoman dalam penyelesaian sengketa antara perbatasan di laut. Kata kunci Diplomasi,Garis Pantai , Pantai Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai hak berdaulat dan yurisdiksi atas bangsa dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan bernegara dilaksanakan terutama di seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali. Wilayah atau tempat merupakan salah satu unsur utama dalam bernegara, wilayah adalah tempat negara dalam menjalankan sistem pemerintahanya atas orang-orang, semua benda dan semua kegiatan yang terjadi di wilayah itu. Reklamasi adalah kegiatan buatan manusia yang meningkatkan jumlah manfaat sumber daya lahan dari segi lingkungan dan sosial ekonomi melalui reklamasi dan drainase. Namun, sejak diundangkannya UU Kelautan UNCLOS 1982, banyak ketentuan baru yang berkaitan dengan laut Dalam konteks itu, Indonesia sebagai Negara yang memiliki kepulauan terbanyak, berdasarkan ketentuan Hukum Laut Internasional III tahun 1982, juga dikenal sebagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS 1982, setelah itu diratifikasi oleh hukum laut. Nomor 17 disetujui. 1985 melihat ratifikasi UNCLOS 1982, beberapa di antaranya diatur oleh perjanjian atau kesepakatan antara Indonesia dan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Australia, Papua Nugini, Timor Leste, Vietnam, termasuk Singapura. Kesepakatan atau kesepakatan tersebut menjadi dasar penentuan batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia dan Singapura saling bertetangaan hanya dipisahkan oleh laut, sehingga perbatasan kedua negara tersebut merupakan perbatasan laut. Dalam isu perbatasan maritim antara Indonesia dan Singapura muncul disebabkan karena tumpang tindih dan saling mengklaim yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dengan mempertimbangkan asepek pertahanan dan keamanan serta keutuhan kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia telah menetapkan lebar laut teritorialnya sampai dengan 12 mil dari garis pangkal2. Dasar penetapan laut teritorial tertuang dalam Deklarasi Djuanda yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 1957. Sementara itu, Singapura yang pernah 1Suryo Sakti Hadiwijoyo, Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia, Graha Media, Yogyakarta 2012, hlm. 8. 2P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta2009, menjadi jajahan Inggris, dalam menentukan luas laut teritorialnya menirukan apa yang dipraktekan di inggris. Perairan teritorial Inggris sendiri mengikuti teori dari Cornelius. Diama Teori Cornelius menyatakan untuk menentukan luasnya sebuah laut teritorial suatu negara dihitung melalui tembakan jangkauan rata-rata meriam, sedangkan jangkauan yang dihitung adalah 3 mil laut lepas. Selat malaka yang memisahk anantara Indonesia dari Singapura terletak sanggat strategis, karena terletak di Jalur Perdagangan laut Global. Daerah ini merupakan daerah yang sangat sibuk dikarena banyak sekali kapal-kapal perdagangan yang melewati dan bersinggah di sana, sehingga menyebabkan negara yang mejadi tempat pemberhentian atau menguasai daerah ini secara tidak langsung medapatkan efek ekonomi yang berkembang pesat. Potensi yang ditimbulkan laut teritorial ini mendorong Indonesia dan Singapura untuk mempertahankan klaimnya, yang akhirnya berujung pada sengketa antara kedua negara. Dalam isi Pasal 2 ayat 1 UNCLOS 1982 mengatur bahwa kedaulatan suatu negara pantai, di samping wilayah daratan dan perairan pedalamannya, dan dalam hal negara kepulauan, meliputi batas jalur laut dengan negara tersebut3. Dalam undang-undang UNCLOS tahun 1982 menetapkan bahwa, penetapan batas suatu laut antara dua negara pantai yang saling berlawanan harus ditempuh dengan cara baik, yaitu dengan melalui perundingan bersama atau bilateral untuk mencapai kesepakatan bersama. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa. Tahapan penandatanganan perjanjian perbatasan di laut tidak berbeda dengan tahapan penandatanganan perjanjian internasional. MASALAH 1. Bagaimana efek reklamasi pantai Singapura terhadap batas laut antar Indonesia dan Singapura ? 2. Bagaimana langkah diplomasi Pemerintah Indonesia dalam sengketa batas laut dengan Singapura? 3 Dikdik Mohamd Sodik ,Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia. efek pantai Singapura terhadap batas laut antar Indonesia dan Singapura Secara konseptual, kawasan dapat dipahami sebagai ruang atau tempat, di mana warga negara atau penduduk negara itu tinggal dan melakukan aktivitas. Dalam konteks perjanjian internasional, wilayah merupakan salah satu ciri penting bagi suatu negara agar diakui, karena untuk dapat diakui secara internasional harus memiliki batas-batas fisik negara, seperti perbatasan, negara membutuhkan tempat untuk menjalankan sistem pemerintahan dan memenuhi hak-hak rakyatnya4. Letak/posis dan luas wilayah memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan ekonomi dan politik suatu negara. Sebagaimana telah menjadi hal umum bahwa negara-negara maju pasti dalam hal ekonomi dan politik memiliki posisi strategis atau posisi yang kuat seperti Amerika Serikat,Cina,Jepang,Inggris. Sejarah juga mencatat bahwa ukuran atau luas suatu bangsa demi mencapai keberhasilannya pintar dalam mengembangkan sumber daya yang tersedia dari situlah menghasilkan kekuatan militer dan ekonomi sehingga besar kecilnya wilayah menjadi kunci pengaruh dan kekuatannya satu negara ke negara lain. Isu tentang perbatasan laut dalam maritim Indonesia dan Singapura mulai muncul karena tumpang tindih saling klaim dan misscomunication atas laut teritorial yang diajukan kedua negara. Sebagai contoh pada tahun 1957, pemerintah Indonesia yang saat itu mengeluarkan deklarasi tentang laut teritorialnya. Pernyataan dekrit ini tercantum dan tertulis dalam Deklarasi Juanda. Isi dari Deklarasi Djuanda mengakatakn bahwa laut teritorial Indonesia adalah berjarak 12 mil laut dari garis tepi pantai pantai. Sedangkan ditahun yang sama juga, Singapura menerbitkan ordinance yang mengukur luas laut teritorialnya sendiri. Sejak Singapura berhasil dikuasai Inggris, penentuan luas wilayah 4 Adolf Huala, 1991. Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional. Jakarta , Rajawali Pers. perairannya mecontoh apa yang berlaku di Inggris juga , berdasarkan teori Cornelius. Menyatakan bahwa penentuan lebar suatu laut teritorial negara adalah jarak yang beraasal dari tembakan sebuah meriam. Pada saat itulah , jarak tembak rata-rata sebuah meriam adalah tiga mil. Sehingga pengakuan tanah pantai yang diajukan oleh Indonesia dan Singapura saling tumpang tindih karena perairan antara kedua negara kurang dari 15 mil. Sebagai salah satu negara terkecil di Asia Tenggara, singapura sangat menyadari hal penting bahwa negara mereka memiliki wilayah yang kecil sehingga pentingnya melakukan pelebaran lokasi dan ukuran wilayah. Meskipun Singapura memiliki lokasi yang strategis, namun mereka memiliki wilayah yang sangat sempit. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekurangan wilayah dan mempertahankan kedaulatan wilayahnya, Singapura memutuskan untuk memperluas wilayahnya melalui reklamasi. Sejak zaman Sir Stamford Raffles sampai saat ini, singapura telah berkembang pesat menjadi pelabuhan kapal ekspor-impor yang besar dan berkembang. Barang ekspor yang bersal dari negara tetangga di Asia Tenggara selalu melewati/transit di Singapura lalu beru melanjutkan perjalanan ke Jepang, Eropa dan Amerika Serikat. Kapal-kapal ini berangkat dari Dermaga dan Pelabuhan Singapura selalu membawa karet, kopra, kayu bulat, rempah-rempah dan barang-barang industri lainya untuk di impor ke negara diluar zona Asia Tenggara, yang dimana mencerminkan posisi negara Singapura sebagai lokasi industri terkemuka di benua Asia Tenggara. Kapal yang bersingah di Singapura selalu diberi fasilitas penanganan dan penyimpanan kargonya dengan baik dan termasuk yang paling modern di dunia untuk saat ini . Selain itu, banyak kapal juga menjalani perbaikan besar di Singapura. Istilah reklamasi berasal dari kata reclamation,yang berasal dari kata kerja reklamasi berarti melanjutkan. Menurut Prof. Sudharto P Hadi mengatakan bahwa reklamasi merupakan usaha negara untuk merenovasi kawasan yang tidak terpakai dan tebengkalai agar menjadi kawasan yang dapat digunakan untuk keperluan sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, reklamasi memiliki makna iyalah upaya perluasan areal penggunaan lahan yang pada awalnya tidak diperlukan5. 5 AR, Wisnu Yudha. 2007. “Reklamasi Singapura Sebagai Potensi Konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah Indonesia Singapura.”. Tujuan dari proyek reklamasi adalah untuk memperoleh lahan pertanian, membangun bangunan atau memperluas kota, atau mengaksesnya untuk kendaraan. Proyek reklamasi seringkali melibatkan wilayah yang ada di sekitaran laut, baik perairan dangkal maupun yang dalam. Proyek reklamasi juga dapat dilakukan di daerah berawa yang seringkali digunakan untuk kebutuhan konstruksi industri negara. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa restorasi pantai merupakan usaha dalam peningkatan pemanfaatan wilayah pesisir untuk perumahan, pertanian, dan perluasan. Singapura merevitalisasi garis pantainya yang semula sempit, untuk memprediksi pertumbuhan penduduknya, serta mepertimbangan ekonomi dan komersial. Reklamasi pantai yang sedang dilakukan di sebagian besar dilakukan di wilayah pesisir karena, Singapura mengharapkan wilayah mereka berkembang menjadi sekitar 160 kilometer persegi. Bahanbaku yang dipergunakan untuk menyelamatkan tepi pantai restorasi singapura adalah pasir laut yang didatangkan langsung dari negara maju lain. Salah satunya iyalah negara Indonesia, yang diambil dari Kepulauan Riau. Pemugaran garis pantai berhasil membuat singapura memperluas wilayahnya, sekitar tahun 2000 saja dataran Singapura menigkat menjadi 766 km. Berdasarkan data yang diperoleh, Singapura MND dan Singstat, proyek restorasi garis pantai dijadwalkan selesai pada 2010 akan membutuhkan pasir laut dengan volume yang sanggat banyak yang ditaksir diatas 1,6 miliar meter kubik. Namun pada kenyataannya, jumlah pantai berpasir yang dibutuhkan oleh Singapura jauh melebihi eskpetasi jumlah tersebut. Menurut data dari KBRI, untuk kontrak impor pasir laut saja dari Indonesia, kebutuhan pasir laut mencapai 2,2 miliar m36. Bahkan, peningkatan luas daratan pantai di singapura telah berdampak pada menggesernya jalur laut ke arah selatan, yang menandakan bahwa wilayah perairannya telah mulai bergeser ke arah selatan. Restorasi menggeser perbatasan laut Indonesia- Singapura keselatan akan menguntungkan Singapura seiring dengan perluasan wilayah dan kedaulatan teritorialnya. Di sisi lain, pemulihan garis pantai Singapura akan menyebabkan kerusakan besar bagi pihak Indonesia. Wilayah perairan dan udara Indonesia di atas wilayah ini akan semakin terbatas, ini menunjukan bahwa negara 6 Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2003 Buku I, hal. 8. Indonesia tidak memiliki power, jika seperti ini akan kehilangan kedaulatan wilayah perairan atas wilayah tersebut. Ada beberapa faktor/alasan menjadi pendorong atau titik balik pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan pemasalahan perbatasan laut dengan negara Singapura7. Pertama, pemerintah Indonesia prihatin dengan reklamasi pantai Singapura. Pemugaran garis pantai Singapura telah berhasil memperbesar wilayahnya. Indonesia khawatir pemekaran yang terjadai akan menimbulakan perubahan garis pantai, menyebabkan wilayah perairan Singapura yang mulai berangsur-angsur bergeser ke arah selatan. Perubahan teritorial yang dialami Singapura juga beerdampak terjadinya pergeseran batas laut Indonesia dengan Singapura dan ditambah dengan pengurangan wilayah perairan Indonesia di kawasan ini. Kedua, eksploitasi pasir laut dari Kepulauan Riau yang dilakukan untuk kebutuhan ekspor ke Singapura telah menyebabkan erosi bibir pantai dan mengancam akan kehilangan titik tolak Indonesia di kawasan ini. Penambangan pasir yang sebenarnya diharpkan sebagai penyumbang resep asli daerah yang cukup besar. Hampir 8% produk ekspor provinsi Kepulauan Riau adalah pasir laut. Sedangkan penambangan dilakukan secara besar-besaran, sehingga sebagian besar air di Provinsi Riau telah dimanfaatkan oleh kontraktor. Sampai Juni 2002, 67 perusahaan telah memperoleh izin penambangan untuk pasir laut dan 300 sisanya memiliki izin eksplorasi. Ketiga, Demi menjaga keamanan wilayah teritorial Indonesia. Secara gambaran umum, wilayah perbatasan maritim Indonesia dengan negara lain terutama di Asian Tenggara sering menghadapi ancaman teritorial dari gerakan organisasi separatis, penyelundupan, pembajakan serta penangkapan ikan secara ilegal. Menyikapi ancaman tersebut, TNI AL selalu melakukan patroli keamanan di sekitar perairan laut Indonesia. Akan tetapi, belum adanya batasan laut yang jelas antara Indonesia dan Singapura sehingga sering timbulnya gesekan antar kedua angkatan laut kedua negara yang menyebabkan sering bentrok saat patroli keamanan di kawasan perbatasan. Hal ini akhirnya menjadi salah satu pemicu yang mendorong pemerintah Indonesia untuk 7 Azizah, S. 2017. Pengaturan Tentang Reklamasi Pantai Berdasarkan Unclos 1982 dan Implementasinya di Indonesia. Jurnal Yuridis, 32, 49–60. sesegera mungkin merampungkan permasalahan perbatasan antara Indonesia dan Singapura8. Pada awal tahun2003, pemerintah indonesia telah mengeluarkan Kepmenperdag No. 117/MPP/Kep/2/2003 yang memuat tentang penghentian sementara ekspor pasir laut. Larangan tersebut mulai berlaku pada 18 Februari 2003. Semenjak saat itu lah , Indonesia mulai menghentikan ekspor pasir, terutama untuk membatasi kebutuhan Singapura dalam merehabilitasi pantai. Indonesia sendiri siap membuka kembali peluang ekspor pasir laut ke Singapura jika tercapai kesepakatan perbatasan laut antara kedua negara9. Desakan Indonesia untuk menolak restorasi garis pantai Singapura sebagai bentuk kriteria penghapusan batasan laut Indonesia dan Singapura ditunjukkan dalam sebuah pertemuan diskusi antar kedua negara. Walaupun pada bunyi Pasal 11 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang tujuan penetapan batas laut secara teritorial, fasilitas seperti pelabuhan permanen terluar yang merupakan bagian dari integral sistem pelabuhan dianggap sebagai bagian kecil dari pantai. Instalasi laut dan pulau buatan tidak dianggap sebagai konstruksi atau bagisan dari pelabuhan permanen. Dari segi hukum UNCLOS tersebut dapat menjadi kekuatan bagi negara Singapura dan ancaman bagi Indonesia. Padahal benar reklamasi garis pantai yang dilakukan Singapura adalah bagian dari instalasi pelabuhan dan untuk kepentingan menjaga keselamatan pelayaran dikancah internasional. Oleh karena itu, Singapura sangat bersikeras untuk menggunakan garis dasar restorasi pantai untuk menentukan batas teritorialnya dengan Indonesia. Dalam perkembanganya hukum internasional dapat menimbulkan sebuah konflik antar negara karena adanya keraguan dan perbedaan dalam pelaksanaan hukum laut oleh masing-masing negara10. Atas dasar inilah hal di atas merupakan salah satu contoh bentuk 8 Novi Didik. 2014. RI-Singapura Tandatangani Perjanjian Perbatasan. CNN Indonesia. perjanjian-perbatasan. Di akses pada 20 desember 2021. 9 Soliman, S. M., Hagar, M., Ibid, F., & El Sayed, H. 2015. Experimental and theoretical spectroscopic studies, HOMO–LUMO, NBO analyses and thione–thiol tautomerism of a new hybrid of 1, 3, 4- oxadiazole-thione with quinazolin-4-one. Spectrochimica Acta Part A Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 145, 270–279. 10 Yordan, Gunawan,” HUKUM INTERNASIONAL SEBUAH PENDEKATAN MODERN”, hlm. 296. perkembangan hukum laut internasional yang membuka peluang konflik perbatasan antara negara satu dengan yang lainya tak terkecuali Indonesia dengan Singapura. Negara Singapura sendiri melakukan pemulihan pantai untuk meningkatkan wilayah dan juga untuk meningkatkan keuntungan ekonomi dengan mendirikan pelabuhan dan bandara baru di sekitar Bandara Changi. Seiring berjalanya waktu, negosiasi antar delegasi yang secara teknis berfokus pada penetapan batas maritim kedua negara, Singapura telah sepakat untuk tidak menggunakan restorasi garis pantai sebagai garis pangkal perbatasannya di sebelah timur Selat Singapura. Penetapan garis pangkal yang digunakan Singapura diambil dari tanah alam Singapura sendir. Dengan kata lain, memulihkan garis pantai Singapura tidak akan mengubah baseline atau posisi garis Singapura dalam menangani masalah pembatasan dengan Indonesia. Sedangkan untuk pihak Indonesia dengan menggunakan garis pangkal lurus dan garis pangkal kepulauan ,sebab banyaknya pulau-pulau kecil yang mengelilingi pulau Batam dan Bintan. Serta penggunaan garis pangkal kepuluaaun oleh Indonesia sudah terhitung benar dan tepat. Perhitungan ini sudah sesuai dengan yang tercantun dalam undang-undang UNCLOS 1982 dalam pasal 7 tentang penentuan garis pangkal kepulauan yang berbunyi” Suatu negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik terluar nusantara dengan karang kering terluar nusantara”. Garis pangkal lurus sendiri ditentukan di bagian 7. Garis pangkal lurus ditarik lalu menghubungkan titik terjauh atau titik akhir dari bukit pada saat air surut. Garis pangkal lurus ini hanya dapat digambar pada pantai yang berkelok-kelok atau jika terdapat pulau, gugusan, atau rangkaian pulau di depannya. Sedangkan untuk garis pangkal kepulauan diatur dalam pasal 7 yang mengatur bahwa “Negara-negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan sampai dengan panjang 100 mil laut yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan bebatuan terluar, dengan ketentuan perbandingan luas daratan tidak melebihi 9 berbanding 9,1 dan dengan syarat merupakan daerah yang tidak terpisahkan dari negara lain. oleh laut. lepaskan atau ZEE”. Berdasarkan pasal 8, Garis pangkal ini dapat digunakan untuk mengukur luasnya laut teritorial suatu negara kepulauan, wilayah tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. diplomasi Indonesia dalam sengketa batas maritim dengan Singapura Usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan perbatasan laut dengan negara Singapura telah dilakukan dengan berbagai cara. Sebagai contoh Indonesia dan Malaysia lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa maritim mereka dengan cara damai, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Secara Damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Mei Oktober 1907. Deklarasi ini menyerukan semua negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai agar perdamaian, keamanan, hukum dan keadilan internasional tidak terganggu11. Indonesia sendiri juga sedang mengupayakan pendekatan diplomatik melalui perundingan bilateral untuk menyelesaikan sengketa ini. Indonesia dan Singapura siap bertemu untuk membahas penyelesaian perbatasan laut antar kedua negara. Perundingan batas laut dibagian barat di Selat Singapura. Menyusul penyelesaian tentang perjanjian Batas Laut Tengah, Indonesia dan Singapura sekali lagi telah mengupayakan penyelesaian Wilayah Laut Barat. Kebijakan yang diambil pemerintah Singapura mengenai pemulihan garis pantainya telah menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah Indonesia. Hal ini sangat mengancam kedaulatan Indonesia karena dapat mempengaruhi pengukuran garis demarkasi terhadap kedua negara. Selain itu, dikhawatirkan juga bahwa abrasi pantai akibat penambangan pasir yang terus menerus akan mengikis pulau-pulau disekitarnya. Dengan hal ini, Indonesia mulai mengintensifkan upaya diplomasi agar masalah tersebut dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, sebagai bentuk upaya diplomasi yang dipimpin oleh pemerintah. Terlaksanalah Pada tanggal 26 September 2001, Presiden kelima Indonesia Megawati serta Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Negara Penanaman Modal Perusahaan Umum di Singapura. Dalam pertemuan bilateral tersebut, perwakilan delegasi Indonesia bertemu dengan perwakilan delegasi Singapura antara lain Perdana Menteri Goh Chok Tong, Menteri Lee Kuan Yew, Wakil Perdana 11 Boer Mauna. 2016. “Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global”, Bandung PT. Alumni, 2016, hlm. 193. Menteri/Menteri Pertahanan Negara Dr. Tony Tan, Menteri Luar Negeri yang ditugaskan Jayakumar dan Menteri Pendidikan serta Menteri Pertahanan Kedua Teo Chee Hean. Pertemuan bilateral ini membahas upaya apa saja untuk memperkuat kerja sama bilateral dan regional di bidang politik, ekonomi dan sosial, dan sepakat untuk mencari cara untuk menyelesaikan masalah "menonjol" antara kedua negara “quiet diplomacy”. Pemerintah Indonesia sendiri meminta kepada pemerintah Singapura untuk mengadakan pertemuan antar pejabat senior SOM antara kedua negara untuk menyelesaikan masalah tersebut 12. Berdasarkan agenda yang disepakati kedua belah pihak, pertemuan berlangsung dalam dua tahap. Pada sesi diskusi awal, Ketua perwakilan , Indonesia menjelaskan bahwa isu yang menyangkut bilateral yang diangkat oleh Presiden Indonesia dalam pembicaraannya dengan Perdana Menteri Singapura, dalam kunjungannya ke Singapura pada bulan September 2001, adalah antara lain, topik permasalahan ketenagakerjaan Indonesia, hak ekstradisi, kabut, penyelundupan dan kontrol lalu lintas terhadap udara. Isu utama dalam pertemuan bilateral adalah tentang pengendalian lalu lintas udara, kontraterorisme, peningkatan ekonomi, pengelolaan terhadap Selat Malaka dan perbatasan laut. Pada pertemuan tahap kedua, mereka membahas tentang alur masa depan ASEAN dan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara kedua negara. Akan teapi, perundingan perbatasan laut yang berlangsung pada pertemuan tingkat tinggi antara Indonesia dan Singapura gagal menetapkan perbatasan laut bagi negara kedua. Lalu pada tanggal 4 Agustus 2003, Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Singapura sepakat untuk menyelesaikan permasalahan batas laut antara kedua negara melalui negosiasi delimitasi. Akan tetapi, dalam pertukaran informal pada tahun 2003, pemerintah Singapura meminta bantuan dalam negosiasi perbatasan laut Indonesia- Singapura karena para perunding sedang merundingkan masalah lain yaitu Pedra Branca. Akhirnya pada tanggal 10 September 2003, dalam kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI, dan Menteri Luar Negeri Singapura menyatakan itikad baik untuk menugaskan staf teknis mereka untuk melakukan perundingan di perbatasan dengan 'Indonesia13. 12 Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2001 Buku I, hal 19. 13 Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2003 Buku I, hal. 9. Seiring pergantian kepemimpinan di Singapura dan Indonesia telah membuka kembali pintu bagi penyelesaian isu-isu sensitif yang selama ini menjadi penghambat hubungan kedua negara. Penyelesaian dalam perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura juga mulai menarik perhatian dari kedua belah pihak. Terbukti pada 8 November dan 30 Desember, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengadakan pertemuan secara bilateral, dengan salah satu agendanya adalah untuk menyelesaikan kembali masalah perbatasan laut kedua negara. Akhir pertemuan tersebut mendapatkan hasil yang dimana kedua belah pihak menyepakati bahwa masalah perbatasan laut antara kedua negara akan diselesaikan secara adil dan setara, melalui hubungan tetangga yang baik. Sebelumnya Perundingan Batas Laut Timur di Selat Singapura. Setelah sebelumnya menyepakati kesepakatan maritim untuk wilayah barat dan tengah antara Indonesia dan Malaysia, wilayah terakhir yang perlu diselesaikan dengan cepat oleh pemerintah indonesia adalah bagian timur. Batas antara laut teritorial di bagian timur Selat Singapura meliputi perairan Batam Indonesia dan Changi Singapura. Penetapan batas laut teritorial dilakukan sesuai dengan hasil Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada 1982 dan dirundingkan secara bersama sesuai dengan kepentingan kedua negara. Penandatanganan Eastern Regional Agreement dilakukan sendiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pada tanggal 2 September 2014 di Singapura14. Batas-batas baru dalam laut teritorial diatur di Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan batas laut teritorial oleh kedua negara di bagian timur Selat Singapura. Arif Havas mengatakan, Penyelesaian perbatasan tidak bisa dilakukan secara cepat, akan tetapi harus dilakukan secara bertahap atau step by step. Masih belum ada kepastian jelas kapan masalah perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura akan diselesaikan, meskipun sebelum pertemuan berlangsung, kedua negara bertekad untuk menyelesaikan masalah itu sesegera mungkin. 14Novi Didik. 2014. RI-Singapura Tandatangani Perjanjian Perbatasan. CNN Indonesia. perjanjian-perbatasan. Diakses pada 20 Desember 2021 Laut teritorial antara Indonesia dan Singapura sangatlah sempit, sehingga batas anatar laut kedua negara hanya sebatas laut teritorial. Laut teritorial sangatlah berperan penting bagi negara-negara pantai dan nusantara15. Pertama, laut teritorial memainkan peran defensif. Perairan yang dimiliki dapat digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan luar, baik secara terbuka maupun tertutp. Negara memiliki peran andil untuk menyelidiki atau memantau setiap kapal yang mencurigakan di perairan mereka. Negara juga dapat membangun pertahanan dan menempatkan ranjau di sekitar perairan mereka jika sewaktu-waktu terjadi perang. Kedua, laut teritorial berperan untuk melindungi atau mempertahankan wilayahnya dari penyelundup yang memasuki wilayahnya. Sejak dulu, ada undang- undang dan peraturan untuk selamanya memerangi selundupan, selundupan juga dapat melanggar kepentingan negara dan negara berhak menangkap dan mengadili pelanggar tersebut jika terbukti bersalah. Ketiga, fungsi laut teritorial adalah untuk menjaga satwa dan ekositem perikanan serta sumber daya lainnya yang terkandung di dalam laut teritorial. Di laut teritorial sendiri, negara lain tidak boleh ikut serta dalam pemanfaatan sumber daya lautnya. Keempat, laut teritorial berfungsi sebagai tempat sanitasi dan isolasi bagi orang asing yang memasuki wilayah negara pantai melalui jalur laut, di mana orang asing tersebut terbukti sebagai pembawa sebuah penyakit menular. Perairan teritorial juga dapat digunakan sebagai pengamanan terhadap kontaminasi jika sewaktu-waktu terjadi kebocoran kapal tanker. Peningkatan luas wilayah laut teritorial oleh Singapura juga dapat dikatakan sebagai peningkatan kedaulatan Singapura atas laut teritorial dan wilayah tersebut, tidak terkecuali atas wilayah laut tetapi juga dasar laut dan daratan di bawahnya serta wilayah udara di atasnya. Dengan kata lain, meningkatnya kedaulatan atas teritorial Singapura di wilayah tersebut, Singapura dapat dengan bebas menggunakan sumber daya alam untuk kepentingannya sendiri. 15 Nainggolan, Poltak Partogi, 2004. Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia Ancaman Terhadap Integritas Teritorial. Jakarta Tiga Putra Utama. Sebagai contoh salah satu sumber daya laut yang dapat dimanfaatkan Singapura dengan leluasa dari kawasan ini adalah perikanan. Dengan ditambahannya kedaulatan teritorial di kawasan ini, membuat Singapura leluasa bebas memanfaatkan fishing ground yang ada di kawasan ini untuk memenuhi kebutuhan panganya. Singapura iyalah rumah bagi industri makanan kaleng, akan meraup keuntungan tambahan dari penangkapan ikan ini. Hingga saat ini, penguasaan disektor udara di wilayah perbatasan Indonesia dan Singapura lebih condong dikuasai oleh Singapura. Dengan pergeseran batas laut Indonesia dan Singapura ke arah selatan, yang dimana terdapat peningkatan kedaulatan teritorial Singapura atas wilayah tersebut dan akan menyulitkan Indonesia untuk merebut kembali kontrol lalu lintas udara. Penguatan kedaulatan teritorial Singapura atas wilayah akan memberikannya lebih banyak keleluasaan dalam menentukan hak kontrol lalu lintas udara dari wilayah yang dikuasainya selama ini. Lokasi Singapura yang strategis tidak hanya menguntungkan, tetapi juga membawa ancaman yang semakin besar. Penambahan kedaulatan teritorial bagi Singapura di wilayah perbatasan akan menguntungkan bagi Singapura dalam hal patroli dan demi menjamin keamanan di wilayahnya. Dengan demikian kekuatan yang dimiliki oleh Singapura terhadap kawasan ini dapat digunakan untuk bertindak melawan ancaman eksternal yang berbahaya, sehingga efek positifnya stabilitas keamanan Singapura akan selalu terjaga dengan aman. Dalam menjaga teritorial Indonesia dan Singapura dibutuhkan peran pihak berwajib khusunya indonesia dalam menjaganya, akan tetapi kekuatan personil TNI dan Polri saat ini di kawasan perbatasan sangatlah tidak cukup, dengan faktor panjangnya luas perbatasan dan luasnya wilayah dengan sejumlah negara, baik di darat maupun di laut, mereka harus siap untuk mengamankan situasi. Terlebih lagi keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki kesatuan TNI dan Polri seperti kendaraan tempur dan posko keamanan perbatasan yang minim dimana ini sangat diperlukan untuk mendukung tugas penjagaan kawasan perbatasan. Infrastruktur yang tidak memadai di sepanjang perbatasan dan medan yang terbatas inilah yang membuat TNI dan Polri semakin sulit untuk melakukan patroli perbatasan16. 16 Yordan, Gunawan.” HUKUM INTERNASIONAL SEBUAH PENDEKATAN MODERN”, hlm 202. Sedangkan kawasan ini merupakan kawasan yang sangat rawan dimasuki oleh penyeludup dan hal yang tidak diinginkan, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari negara. Pentingnya menjaga diperbatasan, karena setiap negara akan memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing di sekitar kawasan perbatasan. Menyusun strategi dalam keamanan perbatasan demi menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara, dengan menyatukan visi dan misi bahwa kawasan perbatasan adalah kawasan yang tidak terpisahkan dari NKRI. Dengan melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan stabilitas yang sesuai dengan prosedur serta menyeluruh dan terpadu maka menjaga perbatasan bukanlah hal yang sulit. Di bidang pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat ada beberapa Strategi keamanan yang dapat dilakukan meliputi amencapai keamanan di wilayah perbatasan negara bMenjamin bahwa wilayah di bawah kedaulatan Negara tetap tegak dan utuh cMelaksanakan tugas pertahanan di sekitar daerah perbatasan Agar kepentingan nasional negara dapat terpenuhi maka perlu adanya upaya serius dalam menjaga perbatasan agar tercapainya berupa kepentingan keamanan atau kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, setiap negara selalu berusaha untuk menjamin keamanan wilayah perbatasan yang dimilikinya. Daerah perbatasan itu sendiri akan selalu sejajar dengan daerah perbatasan negara-negara lainya, sehingga dapat menimbulkan kerjasama pertahanan antara negara-negara yang berbatasan atau justru sebaliknya. Akan tetapi Tujuan utumanya iyalah untuk memudahkan pengawasan dan pengamanan kawasan. Kesimpulan Dari pembahsan yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian perbatasan laut Indonesia dan Singapura telah diselesaikan dengan dan secara damai melalui jalur diplomatik. Pada saat yang sama juga menyelesaikan perselisihan sengketa wilayah ini, kedua negara yang telah meratifikasi peraturan UNCLOS 1982 dan harus mematuhi ketentuan dan aturan hukum di dalamnya. Adapun pemulihan garis pantai Singapura, Indonesia tetap mematuhi Pasal 15 UNCLOS yang diamana mengatur tentang penentuan batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berbatasan. Memang, pemulihan garis pantai Singapura ini berhasil memperluas wilayahnya menjadi 766 kilometer persegi pada tahun 2002. Atas kejadian inilah yang mendorong pemerintah Indonesia untuk selanjutnya meningkatkan upaya diplomatiknya dengan Singapura. Agar berhasil menyelesaikan negosiasi sebelumnya, ada hambatan dari kedua negara. Sebagai Pemerintah Singapura, negara dalam penyelesaian perbatasan laut terus mengelak pada tahap penyelesaian, sehingga diperlukan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Pemulihan garis pantai Singapura mempengaruhi 1. Penetapan batas laut antara Indonesia dan Singapura. Pemulihan garis pantai yang dilakukan Singapura dapat menggeser batas laut Indonesia ke selatan, terutama di perbatasan timur dan barat. Perubahan ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa penetapan batas laut masih belum lengkap dan Singapura telah mengambil langkah dengan mengeluarkan izin untuk menggunakan titik awal baru dalam pengukuran batas lautnya. Sedangkan batas median tidak akan berubah karena perjanjian perbatasan negara bersifat final dan tidak dapat diubah. 2. Bagi Indonesia sendiri, pemulihan pantai yang dilakukan Singapura akan mengakibatkan pergeseran batas antar laut kedua negara ke selatan, yang akan sangat merugikan bagi negara Indonesia. Pertama, pemulihan pantai Singapura akan mengembalikan wilayah perairan Singapura seluas-luasnya. Kedua, Indonesia tidak akan bisa melaksanakan kedaulatan teritorialnya atas wilayah yang dimilikinya. 3. Bagi Singapura, proses reklamasi pantai dapat memperluas wilayahnya dengan mencakup daratan, perairan, ruang udara melalui darat dan air. Memulihkan pantai dan akan memperluas kedaulatan teritorial Singapura atas wilayah tersebut. Saran Sebaiknya jika suatu negar memiliki perselisihan antara negara lain yang ditimbulkan karna batas wilayah terutama dilaut, sebaiknya diselsaikan melalui cara diplomasi. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan bagi negara lain. Akan sanggat beresiko apabila masalah seperti ini sampai melibatkan negara-negara lain, justru akan memperburuk keadaan yang dimana dapat menimbulkan chaos yang berakibat perang perebutan wilayah. DAFTAR PUSTAKA JURNAL Adolf, Huala, 1991. Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional. Jakarta Rajawali Pers. AR, Wisnu Yudha. 2007. “Reklamasi Singapura Sebagai Potensi Konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah Indonesia Singapura.”. Azizah, S. 2017. Pengaturan Tentang Reklamasi Pantai Berdasarkan Unclos 1982 dan Implementasinya di Indonesia. Jurnal Yuridis, 32, 49–60. Boer Mauna. 2016. “Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global”, Bandung PT. Alumni, 2016, hlm. 193. Dikdik Mohamd Sodik ,Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia. Indonesia Ancaman Terhadap Integritas Teritorial. Jakarta Tiga Putra Utama. Nainggolan, Poltak Partogi, 2004. Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta2009, Soliman, S. M., Hagar, M., Ibid, F., & El Sayed, H. 2015. Experimental and theoretical spectroscopic studies, HOMO–LUMO, NBO analyses and thione–thiol tautomerism of a new hybrid of 1, 3, 4-oxadiazole-thione with quinazolin-4-one. Spectrochimica Acta Part A Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 145, 270–279. Suryo Sakti Hadiwijoyo, Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia, Graha Media, Yogyakarta 2012, hlm. 8. Yordan, Gunawan.” HUKUM INTERNASIONAL SEBUAH PENDEKATAN MODERN”, hlm. 296. Yordan, Gunawan.” HUKUM INTERNASIONAL SEBUAH PENDEKATAN MODERN”, hlm. 202 LAPORAN & MAKALAH Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2001 Buku I, hal 19. Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2003 Buku I, hal. 8. Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2003 Buku I, hal. 9 INTERNET Novi Didik. 2014. RI-Singapura Tandatangani Perjanjian Perbatasan. CNN Indonesia. Https// singapura-tandatangani-perjanjian-perbatasan. Diakses pada 20 Desember 2021 ResearchGate has not been able to resolve any citations for this hybrid 3-4-chlorophenyl-2-[5-thioxo-4,5-dihydro-1,3,4-oxadiazol-2-ylmethylthio]quinazolin-43H-one has been synthesized and characterized using elemental analysis, FTIR and NMR spectroscopy. The thione-thiol tautomeric equilibria has been studied using both DFT/B3LYP and HF methods at different basis sets. The results of calculations showed predominance of the thione form. The molecular structure and vibrational spectra of the stable tautomer are predicted using the same level of theory. The complete assignments of the vibrational modes were performed on the basis of potential energy distribution PED. The 6-311++Gd,p gave the best results compared to the experimental data. The chemical shift values of the two tautomers are calculated using GIAO method. The NH proton of the thione tautomer have chemical shift value closer to the experimental data compared to the SH proton of the thiol one. The electronic transitions are predicted using the TD-DFT calculations at B3LYP/6-311++Gd,p level of theory. The calculated polarizability and first hyperpolarizability showed that the studied compound has better NLO properties than urea. The molecular electrostatic potential MEP analysis reveals the sites for electrophilic and nucleophilic attack in the molecule. NBO analysis is carried out to investigate the stabilization energy of various intramolecular charge transfer interactions within the studied molecule. Copyright © 2015 Elsevier All rights Negara dalam Hukum InternasionalHuala AdolfAdolf, Huala, 1991. Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional. Jakarta Rajawali Singapura Sebagai Potensi Konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah Indonesia SingapuraWisnu ArYudhaAR, Wisnu Yudha. 2007. "Reklamasi Singapura Sebagai Potensi Konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah Indonesia Singapura.".Pengaturan Tentang Reklamasi Pantai Berdasarkan Unclos 1982 dan Implementasinya di IndonesiaS AzizahAzizah, S. 2017. Pengaturan Tentang Reklamasi Pantai Berdasarkan Unclos 1982 dan Implementasinya di Indonesia. Jurnal Yuridis, 32, Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika GlobalBoer MaunaBoer Mauna. 2016. "Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global", Bandung PT. Alumni, 2016, hlm. Tandatangani Perjanjian PerbatasanDidik Internet NoviINTERNET Novi Didik. 2014. RI-Singapura Tandatangani Perjanjian Perbatasan. CNN Jakarta, IDN Times - Pensiunan perrwira senior Inggris Edward Stringer mengungkapkan bahwa serangan siber yang terjadi di Akademi Pertahanan Inggris pada Maret 2021 telah menyebabkan kerusakan beberapa bulan setelah serangan itu, upaya untuk memperbaikinya belum benar-benar berhasil. Akademi Pertahanan Inggris harus membangun kembali saat ini belum diketahui siapa yang telah melakukan serangan siber itu. Stringer menduga serangan dilakukan oleh beberapa negara yang dianggapnya memusuhi Inggris, seperti China, Rusia, Korea Utara atau Iran. Tapi juga ada dugaan serangan dilakukan kelompok kriminal siber yang memang mencari kerentanan sistem pertahanan jaringan untuk mencari Tidak berdampak pada jaringan Kementrian Pertahanan InggrisPada bulan Maret 2021, Akademi Pertahanan Inggris mendapatkan serangan dunia maya. Akademi itu berada di bawah Kementrian pertahanan Inggris. Dampak dari serangan tidak dijelaskan secara rinci, akan tetapi pejabat yang bertanggung jawab mengungkapkan dampaknya sangat pensiunan perwira senior Inggris, Edward Stringer, menjelaskan bahwa serangan siber itu pada level yang canggih. Dilansir The Guardian, dia kemudian segera mendorong Akademi Pertahanan untuk mempercepat rencana pembangunan kembali jaringan dan meningkatkannya agar lebih meninggalkan militer pada bulan Agustus lalu, dan pernyataannya yang menjelaskan dampak signifikan serangan tersebut baru diungkap awal tahun Pertahanan Inggris berada di Shrivenham, Oxfordshire. Sekolah itu mengajar sebanyak murid dari latar belakang militer, diplomat dan pegawai negeri. Selama pandemik, sebagian besar kegiatan pengajaran dilakukan secara penjelasan Stringer, serangan yang memiliki dampak kerusakan signifikan itu tidak berhasil masuk dalam sistem Kementrian Pertahanan Inggris. Kelompok peretas kemungkinan menggunakan akademi itu sebagai "pintu belakang" untuk mencoba memasuki sistem Pelaku serangan diduga kelompok yang memusuhi InggrisIlustrasi hacker. Shimazaki Baca Juga Inggris Migran Lintasi Selat Inggris dalam 2 Hari Tidak ada kepastian siapa yang bertanggung jawab dibalik serangan siber yang merusak itu. Selama berbulan-bulan, biaya operasional telah dikeluarkan untuk memperbaikinya, tapi tidak sepenuhnya dapat teknik informatika yang bekerja harus menemukan cara cadangan untuk menggunakan internet biasa, hanya agar kegiatan pengajaran dapat tetap berjalan. Itu memang dapat dilakukan tetapi tidak selancar sebelum serangan The Independent, Edward Stringer ketika ditanya kemungkinan serangan dari pemerintah asing seperti China, Rusia, Iran atau Korea Utara, dia menjawab "itu bisa salah satu dari mereka atau bisa saja seseorang yang mencoba menemukan kerentanan untuk serangan ransomware, Anda tahu, sebuah organisasi kriminal sejati."3. Serangan dunia maya tidak menyebabkan kerusakan fisik tapi membutuhkan biaya perbaikan yang tinggiDunia internet yang saat ini telah menjadi cara baru memudahkan kehidupan, telah membuka banyak hal yang sebelumnya tertutup. Akan tetapi, dengan kemudahan yang dijanjikan dari internet, dunia tersebut juga menyimpan ancaman nyata khususnya di sektor pertahanan dan tak lagi berjalan di lapangan terbuka menggunakan peluru timah, tetapi pertempuran juga terjadi di jaringan Sky News yang mewawancarai Stringer, serangan siber "tidak terlihat seperti serangan kekerasan fisik, tetapi ada biayanya yang harus dikeluarkan." Stringer adalah salah satu direktur jenderal pengembangan kekuatan gabungan yang ikut memikirkan tetang perang masa depan dan bagaimana angkatan bersenjata siber, menurut Stringer, memang tidak menimbulkan korban mayat yang tergeletak di jalanan. Namun, kerusakan yang ditimbulkan membutuhkan biaya tinggi untuk perbaikan jaringan internet yang telah jadi ini, menurut keterangan yang dijelaskan tidak ada informasi sensitif yang disimpan di jaringan akademi. Tapi pembangunan ulang jaringan yang sedang dilakukan, sampai kini belum sepenuhnya rampung. Padahal serangan itu sudah terjadi pada pertengahan tahun lalu. Baca Juga Inggris Setujui Obat COVID-19 dari Pfizer IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Dilansir dari HistorySG, Singapura merdeka pada 9 Agustus 1965 setelah berpisah dari Malaysia. Awalnya Singapura bergabung pada Federal Malaysia yang terdiri dari Singapura, Malaya, Sarawak, dan Borneo Utara Sabah pada 31 Agustus 1963 yang disetujui dalam perjanjian White Paper, penyatuan tersebut dinilai penggabungan dua negara akan membuat suatu negara lebih cepat berkembang dan maju, namun ternyata baik Singapura maupun Malaysia memiliki pandangan politik dan ekonomi yang berbeda, kemudian juga adanya ketegangan karena munculnya Partai Politik di Malaysia People's Action Party APA dan The United Malays National Organisation UMNO yang menuduh satu sama lain sebagai komunalisme dan berubah menjadi aksi kekerasan di Singapura pada 21 Juli dan 2 September 1964. Sehingga Tunku Abdul Rahman yang pada saat itu merupakan Perdana Menteri Malaysia memutuskan untuk diadakannya pemisahan antara Malaysia dan Singapura dan merupakan satu-satunya jalan keluar untuk konflik yang sedang terjadi. Kemudian, setelah merdeka, Singapura bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada 21 September 1965. Hal ini membuat kemerdekaan dan interdepensi dari Singapura semakin diakui di mata merupakan negara yang dapat dikatakan sebagai negara kecil dan posisinya diapit oleh dua negara besar, yaitu Malaysia dan Indonesia. Hal tersebut tentu saja membuat Singapura yang merupakan negara kecil memiliki strategi pertahanan keamanan maupun kebijakan perang yang ketat dan maju untuk antisipasi adanya invansi yang dilakukan oleh negara-negara besar. Walaupun memiliki keterbatasan wilayah, Singapura tidak tinggal diam dengan kondisi yang dihadapinya. Singapura justru bekerjasama dengan negara-negara besar dan maju dalam bidang militer dan persenjataan, seperti Amerika dan Israel. Bahkan Militer dan Persenjataan Singapura diakui sebagai yang terkuat di Asia Tenggara. Militer Singapura Prinsip dari Singapura adalah survival, setiap warga negara khusunya laki-laki yang berumur 18 tahun keatas melakukan wajib militer sebagai national service, dalam waktu 1 sampai 2 tahun. Setiap yang melakukan wajib militer dapat memililih instansi yang yang tersedia, di militer maupun kepolisian Singapura. Tidak hanya warga negara Singapura saja yang harus mengikuti wajib militer, namun warga asing yang sudah berstatus permanent resident juga harus mengikuti wajib militer selama 40 hari. Hal tersebut merupakan salah satu bagian dari kebijakan Singapura, yang mana dengan mengikutsertakan warga negara dan warga asing 'permanent resident' wajib militer, maka Ketika terjadi invansi, Singapura tidak hanya mengandalkan isntansi militer dan kepolisian yang ada namun juga dapat melibatkan seluruh warga sehingga pertahanan semakin kuat. Dalam melakukan Latihan militer, Singapura bekerjasama dengan negara lain karena keterbatasan wilayah Singapura, sehingga sebagian melakukan Latihan di Australia, Selandia Baru, dan India. Singapura juga bekerja sama dengan Amerika, yang mana Amerika menjadi pemasok alat utama system pertahanan Singapura, seperti pesawat udara, helicopter untuk kapal fregat kelas Formidable yang berasal dari Perancis, kapal selam yang berasal dari Swedia, dan persenjataan yang berasal dari Israel. Oleh karena itu, walaupun jumlah Militer Singapura yang dinilai lebih sedikit dibandingkan dengan Negara-Negara besar, namun Singapura tetap memiliki Warga Negara yang sudah dilatih dengan program militernya, kemudian singapura memiliki komando yang terstruktur sehingga pada saat terjadinya invansi maka sudah ada pihak yang mengatur dalam melakukan Total Defence. Militer yang terstruktur dan bekerjasama dengan negara-negara besar merupakan kebijakan pertahanan yang sangat ketat, hal tersebut dikarenakan Singapura mengalokasikan dana untuk Militer dengan nominal yang cukup besar untuk negara kecil, yaitu $4,4 Milyar, sementara Indonesia yang negaranya mengalokasikan dana untuk Militer sebesar &1 Singapura dalam Melakukan Total Defence 1 2 Lihat Kebijakan Selengkapnya

adanya ancaman serangan inggris secara besar besaran dari singapura membuat